Salam Berbagi (SABEGI) Jakarta, 17/05/2017 Kemenkeu -
17 tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goal (SDG)) telah
ditetapkan. Indonesia memiliki tantangan tersendiri untuk mencapai SDG
tersebut. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, sisi kesenjangan
pendapatan dan kemiskinan menjadi tantangan yang harus dihadapi. Untuk
mendukungnya, dana yang diperlukan membutuhkan stabilitas penerimaan negara,
melalui sistem perpajakan yang baik.
Oleh karena itu,
Indonesia akan melakukan reformasi perpajakan secara komprehensif, sehingga
dapat meningkatkan grade Ease of Doing Business (EoDB) dan iklim bisnis yang
baik untuk menarik investor asing. “Dengan demikian, reformasi perpajakan juga
akan mencakup peningkatan kapasitas dan integritas pegawainya,” katanya saat
menjadi panelis seminar “Harnessing Experience Towards Achieving Sustainable
Development Goal (SDG)”, sebagai rangkaian Annual Meeting Islamic Development
Bank (IDB) yang ke 42 di Jeddah, Arab Saudi (16/05).
Ia juga menyoroti
komitmen negara di dunia untuk mendukung kelanjutan SDG. Banyak negara besar
mementingkan negaranya sendiri atau inward looking. “Komitmen bersama para
pemimpin dunia untuk membuat pembangunan berkelanjutan masih banyak hanya
sebatas diskusi dan tidak berpengaruh banyak pada peningkatan tarif hidup
manusia,” jelasnya.
Untuk itu, untuk
meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan ini, pemerintah perlu melibatkan
berbagai lembaga seperti universitas dan partai politik. “Universitas
diharapkan bisa jadi pusat pembelajaran dan jejaring pengetahuan. Sementara
partai politik, selain akan mendominasi parlemen, juga berperan besar dalam
mencalonkan pemimpin di Indonesia,” ungkapnya.
Sumber : www.kemenkeu.go.id
Posting Komentar