Salam Berbagi
(SABEGI) Jakarta (Pinmas) - Setelah
melalui dua kali rapat terbatas (ratas) yang di gelar untuk membahas tentang
evaluasi pelaksanaan Ujian Nasional (UN), Presiden Joko Widodo pada akhirnya memutuskan
untuk tetap mengadakan UN.
"Presiden telah memutuskan hal
yang berkaitan dengan ujian nasional. Ujian nasional tetap diadakan dijalankan
dengan berbagai penyempurnaan perbaikan," kata Sekretaris Kabinet Pramono
Anung usai mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (19/12).
Menurutnya, ratas telah merumuskan
sejumlah langkah perbaikan pelaksanaan UN, antara lain peningkatan kemampuan
guru yang telah disertifikasi dan evaluasi kinerja para pendidik, serta
pemberian kisi-kisi nasional terhadap 4 mata pelajaran yang menjadi materi UN.
"Harapannya, Ujian Nasional
bisa menjadi benchmarking untuk kemajuan para siswa kita di kemudian
hari," ujar Pramono.
Diskursus penyelenggaraan UN
kembali menghangat seiring dengan wacana yang digulirkan Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk menghapusnya dan mendelegasikan
pelaksanaannya kepada pemerintah daerah. Untuk tingkat dasar, ujian
dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota, sedang tingkat menengah dilaksanakan
Pemerintah Provinsi.
Dalam sejarah penyelenggaraannya,
UN sendiri mengalami beberapa perubahan format. UN pertama kali diberlakukan
saat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dijabat oleh M. Nuh pada masa
pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. Saat itu, UN menjadi instrumen
kelulusan peserta didik.
Pada masa Mendikbud Anies Baswedan,
kebijakan UN mengalami perubahan. UN tidak lagi menjadi instrumen kelulusan,
tapi sebagai alat pemetaan dan evaluasi kebijakan pendidikan secara nasional.
Kini, seiring munculnya kembali
wacana moratorium UN, Pemerintah sudah memutuskan untuk terus menyelenggarakan
UN dengan beberapa perbaikan.
Ratas kali ini diikuti Wakil
Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM
Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri
Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Dalam Negeri
Tjahjo Kumolo.
Tampak hadir juga, Menteri Agama
Lukman Hakim Saifuddin, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Keuangan Sri
Mulyani, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Ristek dan
Pendidikan Tinggi, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Kepala BPKP Ardan
Adiperdana. (rilis/mkd/mkd)
Sumber :
https://www.kemenag.go.id/berita/
Posting Komentar