JAKARTA. Pemerintah melalui
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupaya optimal menjalankan
visi misi Presiden Joko Widodo, yakni menjadikan Indonesia sebagai poros
maritim dunia. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyadari, kawasan
Indonesia yang dilalui empat samudera dengan potensi sumber daya kelautan dan
perikanan yang beraneka ragam dan begitu besar harus dikawal dengan baik, tidak
terkecuali di pulau-pulau terluar dan kawasan perbatasan.
KKP sejak dua tahun lalu telah
memprioritaskan pembangunan pulau-pulau terluar dan kawasan perbatasan sebagai
Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT). "SKPT merupakan pembangunan
pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan dengan basis spasial serta sektor
kelautan dan perikanan sebagai penggerak utamanya", jelas Menteri Susi.
Program yang dicanangkan ini
menjadi sangat strategis sebagai perwujudan nyata dari Nawa Cita ke-3 yaitu
“membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa
dalam kerangka negara kesatuan”.
SKPT dimaksudkan untuk
mengakselerasikan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan pulau mandiri dan
terpadu. Dari sisi kelautan dan perikanan, indikator kinerja yang menjadi acuan
antara lain: meningkatnya pendapatan rakyat, produksi perikanan, nilai
investasi, nilai kredit yang disalurkan, ragam produk olahan, utilitas Unit
Pengolahan Ikan (UPI), dan nilai ekspor.
Adapun hal yang akan didorong
untuk terintegrasi dalam setiap pembangunan SKPT, mulai dari pendaratan hasil
kelautan dan perikanan, pengolahan dari hasil kelautan dan perikanan, hingga
aspek pemasarannya. Untuk mengejar efektifitas dan efisensi, SKPT juga akan
dilengkapi sarana dan pransarana yang dibutuhkan untuk para nelayan kembali
melaut, seperti ketersediaan bahan bakar dan kebutuhan logistik untuk melaut
lainnya. Aspek peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan
kelembagaan juga menjadi hal mutlak yang menjadi target prioritas dalam SKPT.
Maka dari itu kebutuhan utama dan penunjang seperti listrik, air bersih, akses
jalan, dan rumah singgah nelayan menjadi hal penting yang tidak bisa dipisahkan
dari pembangunan SKPT.
Tentu pembangunan SKPT ini
tidak hanya menjadi ranah KKP, tetapi juga didukung penuh oleh pemerintah
daerah dan kementerian/lembaga/BUMN terkait. Dengan demikian, terjadi sinergi
antara sektor kelautan dan perikanan dengan sektor-sektor lainnya di lokasi
SKPT dimaksud. "Dari sisi pembiayaan dan investasi, juga perlu dukungan
dari perbankan nasional dan bank swasta nasional lainnya", lanjut Susi.
Tahun 2017, SKPT dikembangkan
di 12 lokasi utama yang tersebar dari Aceh hingga Papua, yaitu Sabang,
Mentawai, Natuna, Nunukan, Talaud, Rote Ndao, Sumba Timur, Saumlaki, Morotai,
Merauke, Biak Numfor, dan Mimika.
Di bidang SKPT, dicanangkan
terdapat 1.010 bantuan kapal penangkap ikan dan alat penangkap ikan yang akan
diberikan. Selain itu, ada pula 10 unit integrated cold storage berkapasitas
500 ton; 450 unit alat budi daya dan 2 unit gudang rumput laut; 36 unit dermaga
apung; serta banyak bantuan sarana dan prasarana lainnya yang bisa dimanfaatkan
untuk peningkatan hasil produksi.
Selain itu, Program Kemitraan
dan Bina Lingkungan (PKBL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) dari berbagai BUMN dan Swasta
juga diharapkan dapat disalurkan ke lokasi-lokasi tersebut guna menopang
pertumbuhan ekonomi daerah.
Sumber : https://www.kominfo.go.id
Posting Komentar