MAKALAH PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH

MAKALAH

UNTUK MEMENUHI TUGAS MATA KULIAH

SISTEM EKONOMI INDONESIA

“PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH”

PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI BISNIS S1

DOSEN PENGAMPU : SYAH AMIN ALBADRI, S.AB,M.A

DI SUSUN OLEH

MUHAMAD NUR ROHMADI

NPM. 161006963211035

SEMESTER 3

YAYASAN SETIH SETIO

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)

SETIH SETIO MUARA BUNGO

TA 2017/2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas segala kenikmatan yang telah allah berikan kepada saya, sehingga sampai saat ini saya masih dapat menyelesaikan tugas makalah “Sistem Ekonomi Indonesia”, yang akan membahas tentang Pembangunan Ekonomi Daerah.

Sholawat serta salam saya sampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju ke dalam zaman yang penuh dengan pengetahuan seperti saat ini.

Terima kasih saya sampaikan kepada :

1. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan serta mendukung proses belajar mengajar hingga sampai saat ini.

2. Dosen pengampu Mata Kuliah Sistem Ekonomi Indonesia, Bapak Syah Amin Albadri,S.AB., M.A

3. Dan semua keluarga serta sahabat – sahabatku yang selalu berupaya untuk memberikan dorongan serta motivasi.

Muara Bungo, 02 Desember 2017

Penyusun

Muhamad Nur Rohmadi

DAFTAR ISI

Cover

KATA PENGANTAR............................................................................ i

DAFTAR ISI........................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang................................................................................... 1

1.2 Rumusan Masalah............................................................................... 2

1.3 Tujuan................................................................................................. 2

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Daerah.............................................................................. 3

2.2 Pengertian Pembangunan Ekonomi Daerah....................................... 3

2.3 Macam-macam Model Pembangunan Ekonomi Daerah..................... 4

2.4 Pradigma Baru Pembangunan Ekonomi Daerah................................ 8

2.5 Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah............................................ 9

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan.......................................................................................... 13

3.2 Saran ................................................................................................... 13

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan berlakunya undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, maka terjadi pula pergeseran dalam pembangunan ekonomi yang tadinya bersifat sentralistis, mengarah pada desentralisasi, yaitu dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk membangun wilayahnya termasuk pembangunan dalam bidang ekonominya.

Masalah pokok dalam pembangunan daerah terletak pada penekanannya terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada ciri khas (unique value) dari daerah yang bersangkutan (endogenous development) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.

Ditinjau dari aspek ekonomi daerah mempunyai pengertian :

1. Suatu daerah dianggap sebagai ruang di mana terdapat kegiatan ekonomi dan didalam pelosok ruang tersebut terdapat sifat-sifat yang sama. Kesamaan sifat-sifat tersebut antara lain dari segi pendapatan perkapita, sosial budaya, geografisnya, dan sebagainya. Daerah yang memiliki ciri-ciri seperti ini disebut daerah homogen.

2. Suatu daerah dianggap sebagai suatu ekonomi ruang apabila daerah tersebut dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi. Daerah dalam pengertian ini disebut daerah modal.

3. Suatu daerah adalah suatu ekonomi ruang yang berada di bawah satu administrasi tertentu seperti satu propinsi, kabupaten/kota, pembagian administratif suatu negara. Daerah dalam pengertian ini dinamakan daerah administrasi.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Apa Pengertian Daerah?

1.2.2 Apa Pengertian Pembangunan Ekonomi Daerah?

1.2.3 Apa Saja Macam-macam Model Pembangunan Ekonomi Daerah?

1.2.4 Bagaimana Pradigma Baru Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah ?

1.2.5 Apa Saja Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah?

1.3 Tujuan

1.3.1 Untuk Memahami Pengertian Daerah.

1.3.2 Untuk Memahami Pengertian Ekonomi Daerah.

1.3.3 Untuk Mengetahui Macam-macam Model Pembangunan Ekonomi Daerah.

1.3.4 Untuk Mengetahui Pradigma Baru Pembangunan Ekonomi Daerah.

1.3.5 Mengetahui Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 PENGERTIAN DAERAH

Dalam konteks pembagian administratif di Indonesia, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Daerah terdiri atas Provinsi, Kabupaten, atau Kota. Sedangkan kecamatan, desa, dan kelurahan tidaklah dianggap sebagai suatu Daerah (daerah otonom). Daerah dipimpin oleh Kepala Daerah (Gubernur/ Bupati/ Wali Kota), dan memiliki Pemerintahan Daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2.2 PENGERTIAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH

Menurut Arsyad (2010: 374) pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola setiap sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sector swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Pembangunan Ekonomi Daerah adalah suatu proses, yaitu suatu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar, alih ilmu pengetahuan, dan pembangunan perusahaan-perusahaan baru.

Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah (beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan setiap sumber daya yang ada) harus mampu menaksir potensi setiap seumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.

2.3 MACAM-MACAM MODEL PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH

Beberapa model pembangunan wilayah ini sudah tersebar dalam berbagai literatur. Berikut ini akan dibahas 5 teori (model) pembangunan wilayah yang meliputi, Teori ekonomi basis, Teori kutub pertumbuhan, Teori Pertumbuhan Akumulatif, Teori Lokasi, dan Teori Dampask Aglomerasi (Stimson 2002).

1. Teori Ekonomi Basis (Economic Base Thory)

Pendekatan basis memembagi perekonomian suatu wilayah ke dalam dua komponen:

a. Komponen non-basis, yaitu komponen perekonomian yang melayani masyarakat lokal (konsumsi lokal).

b. Komponen basis, yaitu komponen yang memproduksi barang dan jasa melayani permintaan masyarakat luar wilayah (konsumsi ekspor).

Pembedaan kedua komponen tersebut dapat dipakai dalam membuat evaluasi terhadap kebijakan ekonomi suatu wilayah. Wilayah non-basis lebih banyak melayani segmen masyarakat lokal otomatis sebagian besar produk akhir akan terserap pasar lokal. Sebaliknya wilayah basis sebagian besar produk akhir diserap pasar luar wilayah. Menurut aliran ekonomi basis ada hubungan antara ukuran sebuah kota dengan struktur industri. Kota besar lebih mengandalkan komponen basis dari pada non-basis.

Pendekatan ekonomi basis percaya bahwa pertumbuhan ekonomi suatu wilayah hanya akan terjadi jika komponen ekonomi basisnya berkembang karena mempunyai efek multiplier yang besar. Pertumbuhan basis ekspor suatu wilayah akan mendorong masuknya dana ke ekonomi lokal (wilayah).

Dana tersebut berasal dari penjualan produk akhir yang diekspor ke luar daerah. Dana ini kemudian diterima pengusaha dan penduduk lokal yang terlibat dalam proses produksi dan dibelanjakan di wilayah tersebut. Konsumsi masyarakat terhadap produk lokal diharapkan akan merangsang tumbuhnya usaha baru sehingga menciptakan peluang kerja

baru. Dengan demikian sektor ekspor akan mendorong aktivitas ekonomi wilayah lebih bergairah.

2. Teori Kutub Pertumbuhan (Growth Pole Theory)

Teori kutub pertumbuhan menganjurkan strategi pembangunan investasi harus dipusatkan pada sektor tetentu yang dianggap menjadi motor penggerak pembangunan wilayah. Sektor ini disebut sebagai sektor kutub pertumbuhan. Sektor yang dianggap sebagai kutub pertumbuhan adalah sektor industri basis yang ada di wilayah tersebut. Dalam pemahaman mereka ketika suatu kutub sektor ekonomi berkembang akan secara otomatis membangun relasi dengan sektor lain sehingga berbagai sektor ekonomi akan turut berkembang.

Prakteknya pembangunan wilayah yang menggunakan strategi kutub pertumbuhan lebih menguntungkan pusat perkotaan. Hampir semua infrastruktur dibangun di daerah urban sehingga otomatis pemusatan industri juga di daerah perkotaan. Dampak penyebaran tidak merata berakibat pada pembangunan yang tidak seimbang (unbalanced development). Tentu ini menjadi masalah karena pasti akan terjadi kesenjangan antar wilayah.

Kecemburuan terjadi antar wilayah atau antar sektor dalam wilayah bersangkutan karena strategi kutub pertumbuhan akan menciptakan wilayah atau sektor yang berhasil maju dan wilayah atau sektor yang masih terbelakang (winners and loosers).

Pada umumnya wilayah perkotaan dengan sektor industri selalu lebih maju daripada wilayah pedesaan yang mengandalkan sektor pertanian. Kenjangan antar wilayah atau antar sektor mengantar kaum neoklasik melihat strategi kutub pertumbuhan hanya melancarkan proses ekploitasi suatu wilayah terhadap yang lain atau suatu sektor terhadap sektor yang lain.

3. Teori Pertumbuhan Akumulatif (Accumulative Causation Theory)

Teori pertumbuhan akumulatif lebih berorientasi pasar dengan membuat kebijakan dalam rangka meningkatkan keunggulan kompetitif terhadap wilayah lain. Untuk itu setiap kebijakan harus mampu menarik

modal, ketrampilan, dan kepakaran ke wilayah tersebut. Teori ini memberi kesempatan setiap wilayah bersaing dengan wilayah lain tanpa tenggang rasa. Misalnya, kebijakan wilayah tertentu menyebabkan wilayah lain terbelakang bukan masalah.

Proses semacam ini adalah alamiah dan tidak perlu dirisaukan. Model pertumbuhan akumulatif memungkinkan suatu wilayah bertumbuh cepat jika menerapkan kebijakan ekonomi yang tepat. Namun sebaliknya kebijakan yang keliru berakibat pada merosotnya pertumbuhan ekonomi wilayah. Model ini memberi perhatian pada: stock enterpreneur, proses pembelajaran, pendidikan, peningkatan kapasitas kelembagaan, adopsi teknologi, dan perpindahan usaha.

4. Teori Lokasi

Teori lokasi muncul sebagai jawaban terhadap kelemahan teori ekonomi konvensional yang mengabaikan lokasi dalam analisisnya. Salah satu pertanyaan penting adalah mengapa kegiatan ekonomi terpusat di lokasi (daerah) tertentu? Penyebaran kegiatan ekonomi yang tidak merata berakibat pada perbedaan kemakmuran antar daerah.

Hipotesis yang dikembangkan para ahli teori lokasi adalah para pelaku usaha mencari lokasi yang menawarkan biaya minimal dan mencari lokasi yang menawarkan kesempatan mendapatkan keuntungan maksimal (Dawkins 2003). Biaya yang dimaksud meliputi biaya transpor, biaya tenaga kerja, dan biaya produksi lain. Secara singkat mereka yang bergerak dalam dunia usaha cenderung menempatkan usaha mereka dekat pasar jika biaya transportasi membawa produk akhir ke pasar lebih besar dari biaya transportasi bahan baku ke tempat produksi.

Sebaliknya, mereka akan menempatkan usaha dekat sumber bahan baku jika biaya transpor dan biaya bahan baku perunit lebih tinggi daripada biaya transpor produk akhir ke pasar. Dalam merancang strategi pembangunan wilayah teori lokasi sangat penting dalam memahami keunggulan dan kekurangan sebuah lokasi bagi pengembangan industri tertentu.

Teori lokasi memungkinkan para penentu kebijakan mendapatkan alasan mengapa terjadi konsentrasi industri tertentu di wilayah tertentu atau mengapa industri tertentu menyebar di beberapa wilayah. Dengan memahami berbagai faktor penyebab konsentrasi atau faktor penyebab penyebaran industri pemerintah daerah dapat merancang strategi pembangunan dengan lebih baik.

5. Teori Dampak Aglomerasi (Aglomeration Effect Theory)

Sebelum membahas dampak aglomerasi ada baiknya kita perlu tahu apa yang dimaksud dengan aglomerasi. Aglomerasi adalah konsentrasi usaha di wilayah tertentu sehingga individu atau dunia usaha bisa mendapat keuntungan. Aglomerasi sering terjadi di wilayah dengan konsentrasi penduduk yang tinggi. Aglomerasi mempunyai dampak yang positif kepada jenis usaha tertentu seperti:

a. Secara ekonomis aglomerasi memberi manfaat kepada individu atau dunia usaha di wilayah dengan konsentrasi penduduk dan konsentrasi usaha yang tinggi. Hal ini biasanya berlangsung di kota besar.

b. Aglomerasi memungkinkan usaha besar menekan biaya produksi karena mencapai skala ekonomi. Konsentrasi penduduk memungkinkan dunia usaha berproduksi dalam skala besar sehingga bisa menekan ongkos.

c. Konsentrasi penduduk dan jenis usaha di wilayah tertentu memungkinkan dunia usaha dapat memanfaatkan barang dan jasa lokal untuk kepentingan produksi produk akhir. Di sini aglomerasi memungkinkan dunia usaha berproduksi secaa efisien baik biaya, waktu, dan tenaga.

Aglomerasi usaha bisa terjadi secara alamiah namun dapat pula direncanakan. Para penentu kebijakan perlu mengetahui dampak aglomerasi terutama dalam pendirian dan pengembangan sentra industri. Banyak sentra industri gagal karena para penentu kebijakan tidak memperhatikan asumsi dasar aglomerasi usaha.

2.4 PRADIGMA BARU PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH

1. Pengertian Pradigma

Pradigma adalah kumpulan tata nilai yang membentuk pola piker seseorang sebagai titik tolak pandanganya sehingga akan membentuk citra subjektif seseorang mengenai realita dan akhirnya akan menentukan bagaimana seseorang menanggapi realita itu.

2. Pradigma Baru Pembangunan Ekonomi Daerah

Menurut Kuncoro, teori pembangunan yang ada selama ini memang belum berhasil menguoas secara tuntas mengenai kegiatan-kegiatan pembangunan ekonomi yang ada di daerah. Karena itulah sangat penting untuk melakukan perumusan ulang paradigma baru perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang lebih komprehensif, diperlukan suatu sintesis di antara berbagai pendekatan yang ada, sehingga bisa dihasilkan rumusan baru tentang paradigma baru pembangunan ekonomi didaerah secara lebih tepat.

Paradigma baru pembangunan ekonomi daerah mencakup hal berikut

a. Pembangunan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi daerah bersangkutan, serta kebutuhan dan kemampuan daerah menjalankan pembangunan.

b. Pembangunan daerah tidak hanya terkait dengan sektor ekonomi semata, melaikan keberhasilannya juga terkait dengan faktor lainnya seperti sosial, politik, hukum, budaya, birokrasi dan lainnya.

c. Pembangunan dilakukan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan yang memiliki pengaruh untuk menggerakkan sektor lainnya secara cepat.

Di era otonomi, pembangunan ekonomi haruslah dilakukan secara serentak pada setiap sektor, walaupun untuk negara (daerah) berkembang, pembangunan ekonomi tidak dilakukan secara serentak (unbalanced growth) yaitu dengan menetapkan sektor unggulan, dimana sektor unggulan ini akan berimplikasi kedepan (forward linkages) dan hubungan kebelakang (backward linkages).

KOMPONEN	KONSEP LAMA	KONSEP BARU
*Kesempatan kerja*	Semakin banyak perusahaan=semakin banyak peluang kerja	Perusahaan harus mengembangkan pekerjaan yang sesuai dengan kondisi penduduk daerah
*Basis pembangunan*	Pengembangan sektor ekonomi	Pengembangan lembaga-lembaga ekonomi baru
*Aset-aset lokasi*	Keunggulan komparatif didasarkan pada aset fisik	Keunggulan kompetitif didasarkan pada kualitas lingkungan
*Sumber daya pengetahuan*	Ketersediaan angkatan kerja	Pengetahuan sebagai pembangkit ekonomi

2.5 STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH

Secara umum strategi pembangunan ekonomi adalah mengembangkan kesempatan kerja bagi penduduk yang ada searang dan upaya untuk mencapai stabilitas ekonomi, serta mengembangan basis ekonomi dan kesempatan kerja yang beragam. Pembangunan ekonomi akan berhasil bila mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha. Hal ini untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya fluktuasi ekonomi sektoral, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kesempatan kerja.

Secara garis besar strategi pembangunan ekonomi daerah menurut Arsyad (1999) dapat dikelompokan menjadi empat yaitu:

a. Strategi Pengembangan Fisik (Locality Or Physical Development Strategy)

Melalui pengembangan program perbaikan kondisi fisik/lokalitas daerah yang ditujukan untuk kepentingan pembangunan industri dan perdagangan, pemerintah daerah akan berpengaruh positif bagi pembangunan dunia usaha di daerah. Secara khusus, tujuan strategi pembangunan fisik ini adalah untukmenciptakan identitas daerah/kota, memperbaiki pesona (amenity base) atau kualitas hidup masayarakat, dan

memperbaiki daya tarik pusat kota (civic center) dalam upaya memperbaiki dunia usaha daerah. Untuk mencapai tujuan pembangunan fisik tersebut diperlukan alat-alat pendukung, antara lain :

a. Pembuatan bank tanah (landbanking), dengan tujuan agar memiliki data tentang tanah yang kurang optimal penggunaannya, tanah yang belum dikembangkan, atau salah dalam penggunaannya, dan sebagainya.

b. Pengendalian perencanaan dan pembangunan, dengan tujuan untuk memperbaiki iklim investasi di daerah dan memperbaiki citra pemerintah daerah.

c. Penataan kota (townscaping), dengan tujuan untuk memperbaiki sarana jalan, penataan pusat-pusat pertokoan, dan penataan standar fisik suatu bangunan.

d. Pengaturan tata ruang (zoning) dengan baik untuk meragsang perrtumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah.

e. Penyediaan perumahan dan pemukiman yang baik akan berpengaruh positif bagi dunia usaha, di samping menciptakan lapangan kerja

f. Penyadiaan infrastruktur seperti: sarana air bersih, listrik, taman, sarana parkir, tempat olahraga, dan sebagainya.

b. Strategi Pengembangan Dunia Usaha (Bussines Development Strategi)

Pengembangan dunia usaha meruakan komponen penting dalam pembangunan ekonomi daerah, karena daya tarik, kreativitas atau daya tahan kegiatan dunia usaha merupakan cara terbaik untuk menciptakan perekonomian daerah yang sehat. Untuk mencapai tujuan pembangunan fisik tersebut diperlukan alat-alat pendukung, antaa lain:

a. Penciptaan iklim usaha yang baik bagi dunia usaha, melalui pengaturan dan kebijakan yang memberikan kemudahan bagi dunia usaha dan pada saat yang sama mencegah penurunan kualitas lingkungan.

b. Pembuatan informasi terpadu yang dapat memudahkan masyarakat dan dunia usaha untuk berhubungan dengan aparat pemerintah daerah

yang berkaitan dengan peirjinan dan informasi rencana pembangunan ekonomi daerah.

c. Pendirian pusat konsultasi dan pengembangan usaha kecil, karena usaha kecil perannya sangat penting sebagai penyerap tenaga kerja dan sebagai sumberdorongan memajukan kewirausahaan.

d. Pembuatan sistem pemasaran bersama untuk menghindari skala yang tidak ekonomis dala produksi, dan meningkatkan daya saing terhadap produk impor, serta sikap kooperatif sesama pelaku bisnis.

e. Pembuatan lembaga penelitian dan pengembangan (Litbang). Lembaga ini diperlukan untuk melakukan kajian tentang pengembangan produk baru, teknologi baru, dan pencarian pasar baru.

c. Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia (Human Resources Development Strategy)

Strategi pengembangan sumber daya manusia merupakan aspek paling penting dalam proses pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi tanpa dibarengi dengan peningkatan kualitas dan keterampilan sumber daya manusia adalah suatu keniscayaaan. Pengembangan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan dengan cara:

a. Pelatihan dengan sistem customized training, yaitu sistem pelatihan yang dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan dan harapan siemberi kerja.

b. Pembuatan bank keahlian (skillbanks), sebagai bank informasi yang berisi data tentang keahlian dan latar belakang oarng yang menganggur di daerah.

c. Penciptaan iklim yang mendukung bai perkembangan lembaga-lembaga pendidikan dan keterampilan di darah.

d. Pengenmbangan lembaga pelatihan bagi para penyandang cacat.

d. Strategi Pengembangan Masyarakat (Community-Based Development Strategy)

Startegi pengembangan masyarakat ini merupakan kegiatan yang ditujukan untuk memberdayakan (empowerment) suatu kelompok

masyarakat tertentu pada suatu daerah. Kegiatan-kegiatan ini berkembang baik di Idonesia belakangan ini, karena ternyata kebijakan umum ekonomi tidak mampu membetikan manfaat begi kelompok-kelompok tetentu.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk menciptakan manfaat sosial, seperti mislanya dengan menciptakan proyek-proyek padat karya untuk memenuhi kebutuhan hidupatau untuk memperoleh keuntungan dari usahanya.

BAB III

PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sector swasta untuk mencitakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi ( pertumbuhan ekonomi ) dalam wilayah tersebut.

Pradigma baru pembangunan ekonomi daerah didasarkan kepada kemampuan perusahaan untuk mengembangkan pekerjaan ( memberikan kesempatan kerja ) yang sesuai dengan kondisi penduduk daerah. Untuk basis pembangunan tidak lagi berdasarkan sector tetapi lebih pada pengembangan lembaga-lembaga ekonomi baru, dan pengalokasian asset-aset didasarkan pada keunggulan kompetitif yang di dasarkan pada kualitas lingkungan. Di samping itu juga sumber daya pengetahuan di jadikan sebagai pembangkit pertumbuhan ekonomi daerah.

3.2 SARAN

Perlu di perhatikan dalam melihat suatu teori mengenai pembangunan ekonomi daerah, karena mungkin saja terdapat beberapa perbedaan menurut pendapat dari ahli.

DAFTAR PUSTAKA

Arsyad, Lincolin. 2010. Ekonomi Pembangunan: Edisi Ke-5. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.

https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah ( Diakses pada 02 Desember 2017 )

http://mughits-sumberilmu.blogspot.co.id/2012/10/pengertiandefinisi-paradigma.html ( Diakses pada 02 Desember 2017 )

https://alisadikinwear.wordpress.com/2012/05/20/model-model-pembangunan-ekonomi-regional/ ( Diakses pada 02 Desember 2017 )

http://jantifornia.blogspot.co.id/2013/03/paradigma-baru-pembangunan-ekonomi.html ( Diakses pada 02 Desember 2017 )

http://himayanii.blogspot.co.id/2015/02/makalah-pembangunan-ekonomi-daerah.html ( Diakses pada 02 Desember 2017 )